Parigi Moutong, Pusakawarta.com – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berlangsung di wilayah Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dikeluhkan warga karena merusak sistem irigasi dan menurunkan produktivitas pertanian. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di Desa Pombalowo dan Desa Olaya yang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan.
Kepala Desa Pombalowo, Anwar K, menyebutkan bahwa kerusakan saluran air akibat tambang membuat petani kesulitan mengolah sawah. “Airnya sudah tidak maksimal lagi. Saluran irigasi dipenuhi lumpur dari atas, sehingga petani kami sudah hampir satu setengah tahun tidak bisa menanam padi,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (13/6/2025).
Ia mengungkapkan, sekitar 50 hektare lahan sawah milik warga dari tiga kelompok tani terdampak langsung akibat turunnya debit air. Sebagian petani kini hanya mengandalkan hujan sebagai sumber air untuk bercocok tanam, yang tentu saja tidak cukup untuk kebutuhan pertanian secara optimal.
Senada dengan itu, Kepala Desa Olaya, Idham, mengungkapkan bahwa sekitar 30 hektare sawah di desanya juga mengalami penurunan produktivitas. “Sawah-sawah kami sekarang hanya bisa diolah saat musim hujan. Irigasi yang selama ini menjadi andalan sudah tidak bisa digunakan karena kualitas air terganggu oleh aktivitas tambang,” jelas Idham.
Menurutnya, meski sebagian warga sempat menerima bantuan air bersih dari pihak tambang saat tambang masih berstatus ilegal, bantuan tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama. “Bantuan ada, tapi dampaknya ke irigasi tetap kami rasakan sampai sekarang,” kata Idham.
Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian membuat gangguan pada irigasi bukan sekadar persoalan lokal, tetapi menyentuh aspek strategis dalam konteks swasembada pangan.
Warga berharap pemerintah daerah Parigi Moutong segera mengambil langkah konkret untuk menangani dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal, termasuk memastikan pemulihan saluran irigasi dan pengawasan tambang di wilayah perbatasan antar desa.
